SOAL, KISI-KISI, ANALISIS DAN KUNCI JAWABAN PTS PAI SD KELAS I-VI 2019/2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...

Ini adalah Soal, Kisi-Kisi, Analisis Penilaian dilengkapi dengan sistem rangking(urut) yang bisa ikut terprint atau hint, jadi lebih mudah menganalisis urutan rata-rata setiap siswa dalam setiap kelas, dalam satu mapel Pendidikan Agama Islam, dan juga kunci jawaban.

Soal sudah terdiri dari 3 Kriteria Kognitif, yang terbagi dalam Level Kognitif 1 (C1, C2), Level Kognitif 2 (C3), Level Kognitif 3 (C4, C5, C6) tapi, bisa di periksa kembali jika ada yang kurang sesuai.

Penilaian Tengah Semester ini, di buat berdasarkan silabus dari KEMENDIKBUD tahun 2016.
dan Pemetaan KD yang ada di Buku Guru Kelas 1,2,4,5 Tahun 2017 dan Kelas 3,6 Tahun 2018

Masih tahap belajar,
dan semoga bisa menjadi manfaat!

Jika ada kesalahan, tolong di Infokan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan revisi bagi File ini!.
Jangan lupa mengganti Nama Sekolah dan hal lain yang tidak sesuai.


File Excel Rumus hitung Otomatis.
Skor
Pilihan Ganda    : 1
Isian                   : 2
Essay                 :  3

LINK DOWNLOAD   KISI-KISI, ANALISIS DAN KUNCI JAWABAN

File Word, Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil
Kolom Nilai Per KD, TTD Guru dan Orang Tua Siswa
Ganti Kop

LINK DOWNLOAD  SOAL PTS I PAI SD TP 2019/2020


"Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain"

Jazakumullah Khairan!
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

BUKU SISWA DAN GURU KELAS 3 DAN 6 MI K13

Buku Kurikulum 2013 siswa dan guruUnduh buku Akidah Akhlak MI Kurikulum 2013
klik link diatas , untuk kelas 6 dan untuk kelas tiga klik madrasah ibtidaiyah kemudaian scroll ke bawah akan tampil situs untuk buku guru dan siswa kelas 3
#semoga sukses

SITUS INFO PERANGKAT PAI DAN BAHASA ARAB KURIKULUM 2013

Beberapa hari yang lalu saya sedang kesibukan menyusun skripsi yang terkait dengan kurikulum 2013, karena ditempat penelitian saya sedang melaksanakan kurikulum yang lagi trend itu. Alhamdulillah saya banyak berkunjung ke situs yang mungkin selama ini dicari cari para guru untuk menyelesaikan kebingungannya untuk memenuhi kewajiban menyempurnakan perangkat pembelajaran untuk mengajar disemester berikut. bisa dibuka situs berikut yang bukan cuma tipu-tipu.. yang memposting beberapa file perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Jujur saja, saya takut kalau langsung copy situs link download nya. jadi saya copas situs yang punya aja..tapi dalam postingan tersebut tidak menyeluruh file yang ada jadi setidaknya ada beberapa contoh yang bisa dijadikan panduan untuk membuat perangkat secara sempurna. let's teach!
http://www.alfalahtalun.com/2015/09/download-rpp-kurikulum-2013-mapel-ski.html
http://kardimaniman79.blogspot.co.id/2015/11/silabus-pai-dan-bahasa-arab-kurikulum.html

APLIKASI PERPUSTAKAAN SLIMS SENAYAN

kembalikan kejayaan Islam dengan Memajukan perpustakaan .
aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai hal, dengan aplikasi ini PUSTAKAWAN tidak perlu repot-repot membuat kartu katalog lagi.
SLIMS

UNTUK MENGETAHUINYA SECARA LENGKAP LIHAT PADA LINK DI BAWAH INI
APLIKASI SLIMS

PERSFEKTIF SOSIOLOGI TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Mata Kuliah                :  Sosiologi Pendidikan Islam

 Jurusan                            :  PAI V  B

 Dosen                                 :  Mansur Ulhab, M.Pd.I

RESUME

Kelompok III:

    Nahda Jafar                            : 12220038

    Nurul Fadilah                        : 12220040

SEKOLAH  TINGGI  AGAMA  ISLAM  AS’ADIYAH FAKULTAS TARBIYAH SENGKANG                                    TAHUN PELAJARAN 2014/2015

A.    Perspektif Sosiologi dalam Pendidikan Islam

Dalam displin ilmu Sosiologi Pendidikan Islam, terdapat berbagai logika teoritis (pendekatan) yang dikembangkan sebagai perspektif utama sosiologi yang seringkali digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena  pendidikan Islam di masyarakat.   yaitu:  evolusionis, fungsionalis, interaksionis dan konflik. Masing-masing perspektif itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri bahkan bisa jadi penggunaan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu fenomena  pendidikan Islam akan menghasilkan suatu hasil yang saling bertentangan. Pembahasan berikut ini akan memaparkan bagaimana keempat perspektif tersebut dalam melihat fenomena  pendidikan Islam yang terjadi di masyarakat. 

1.        Evolusionis

 Perspektif ini memberikan keterangan yang memuaskan tentang bagaimana masyarakat manusia tumbuh dan berkembang. Pandangan seperti ini didasarkan pada karya Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Ibnu Khaldun.  Ibnu Khaldun memandang   ilmu dan pendidikan sebagai suatu gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya didalam tahapan kebudayaan, akal mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan yang penting baginya di dalam kehidupannya yang sederhana, lalu lahirlah ilmu pengetahuan sejalan dengan perkembangan masa kemudian lahir pula pendidikan sebagai akibat adanya kesenangan manusia dalam memahami dan mendalami pegetahuan.[1]

2.        Fungsionalisme

Disebut juga teori strukturalisme fungsional. Fungsionalisme merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional.Dalam hal ini pendidikan Islam harus mempunyai fungsi,  pendidikan Islam bukan ilusi, tetapi merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial.

3.        Konflik

       Pendekatan ini terutama didasarkan pada pemikiran Karl Marx. Teori konflik melihat masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok atau kelas.  Selain Marx dan Hegel tokoh lain dalam pendekatan konflik adalah Lews Coser. [2]Kata konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan, teori konflik ini mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk mewujudkan hasrat dan kepentingan mereka. Sehingga seringkali bermuara pada terjadinya konflik antara satu komunitas masyarakat dengan komunitas lain.  Menurut Lewis Coser, ketika terjadi konflik antara satu komunitas dengan komunitas lain, hubungan di antara anggota komunitas cenderung  bersatu, sekalipun sebelumnya terjadi konflik. Sebaliknya jika tidak ada konflik antar komunitas, terdapat kecenderungan disintegrasi. Tidak ada rasa senasib, rasa bersama, dan solidaritas antar anggota.

4.        Interaksionis

Pandangan ini mengkaji dari interaksi simbolik yang terjadi di antara individu dan kelompok masyarakat. Tokoh yang menganut pandangan interaksionis misalnya G.H Mead dan C. H Cooley. Mereka berpendapat bahwa interaksi manusia berlangsung melalui serangkaian simbol yang mencakup gerakan, tulisan, ucapan, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Pandangan ini lebih mengarah pada studi individual atau kelompok kecil dalam suatu masyarakat, bukan pada kelompok-kelompok besar atau institusi sosial. Interaksi antara manusia satu dengan lainnya selalu mempunyai motif tertentu guna memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Interaksi yang berlangsung di sekitar kehidupan manusia dapat bernilai edukatif apabila interaksi yang dilakukan dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Interaksi yang bernilai pendidikan ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai interaksi edukatif. Dengan konsep di atas, memunculkan istilah guru di satu pihak dan anak didik di lain pihak. Keduanya berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan. [3].

Shalat berjamaah secara sosiologis merupakan manifestasi dari kebersamaan, solidaritas dan integritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat manifestasi dari solidaritas sosial, rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian dan berempati terhadap penderitaan atau kesusahan orang lain. Berpuasa merupakan upaya pengendalian diri dari tindakan yang melampaui batas dan demikian pula pada aspek ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Pada rukun iman, misalnya iman kepada Allah akan memberikan kontrol terhadap seorang muslim dalam kehidupan sosial masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara mahkluk yang lain ciptaan allah SWT.Salah satu kelebihan yang di miliki oleh manusia ialah diberi akal pikiran dan nafsu yang tidak dimiliki oleh malaikat, jin dan binatang. Dengan akal inilah diharapkan manusia bisa menggelola bumi ini dengan baik, untuk melakukan tugas yang berat tersebut maka manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menyebabkan manusia menjadi objek pendidikan,atau mahluk yang membutuhkan pendidikan sebagai mana yang terdapat dalam Alquran. Dalam surah Al-baqorah ayat 31-32  yang artinya: Dan ingatlah ketika allah berfirman kepada malaikat “aku hendak menjadi kan kholifah di bumi “mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan orang orang perusak dan menumpahkan darah di muka bumi,sedangkan kami selalu bertasbih memuji engkau”dia berfirman  “sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui . Dan dia mengajarkan nama –nama benda, kemudian dia perlihat kan kepada para malaikat “kata kan lah jika kamu orang  yang benar.(Al-Baqorah ayat 31-32 ). Dari ayat tersebut kita memperoleh  pengertian bahwa manusia adalah  mahluk yang bisa dididik dan diajar. Untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan yang formal, informal maupun nonformal. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.

B.     Intepretasi Sistem Sosial Pendidikan Islam

Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul.

Dalam hal ini, minimal ada 3 hal yang harus menjadi perhatian.

            Pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan yang integral harus melibatkan tiga unsur di atas. Sebab, ketiga unsur di atas menggambarkan kondisi faktual obyektif pendidikan. Saat ini ketiga unsur tersebut belum berjalan secara sinergis, di samping masing-masing unsur tersebut juga belum berfungsi secara benar.Buruknya pendidikan anak di rumah memberi beban berat kepada sekolah/kampus dan menambah keruwetan persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti terjadinya tawuran pelajar, narkoba, dan sebagainya. Pada saat yang sama, situasi masyarakat yang buruk jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah/kampus menjadi kurang optimum. Apalagi jika pendidikan yang diterima di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah kehancuran dari tiga pilar pendidikan tersebut.

Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. Kurikulum sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi jaminan bagi ketersambungan pendidikan setiap anak didik pada setiap jenjangnya.Selain muatan penunjang proses pembentukan kepribadian Islam yang secara terus-menerus diberikan mulai dari tingkat TK hingga PT, muatan tsaqâfah Islam dan Ilmu Kehidupan (IPTEK, keahlian, dan keterampilan) diberikan secara bertingkat sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan anak didik berdasarkan jenjang pendidikannya masing-masing.Pada tingkat dasar atau menjelang usia balig (TK dan SD), penyusunan struktur kurikulum sedapat mungkin bersifat mendasar, umum, terpadu, dan merata bagi semua anak didik yang mengikutinya.Khalifah Umar bin al-Khaththab, dalam wasiat yang dikirimkan kepada gubernur-gubernurnya, menuliskan, “Sesudah itu, ajarkanlah kepada anak-anakmu berenang dan menunggang kuda, dan ceritakan kepada mereka adab sopan-santun dan syair-syair yang baik.”Khalifah Hisyam bin Abdul Malik mewasiatkan kepada Sulaiman al-Kalb, guru anaknya, “Sesungguhnya anakku ini adalah cahaya mataku. Saya mempercayaimu untuk mengajarnya. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan tunaikanlah amanah. Pertama, saya mewasiatkan kepadamu agar engkau mengajarkan kepadanya al-Qur’an, kemudian hapalkan kepadanya al-Quran…”Di tingkat Perguruan Tinggi (PT), kebudayaan asing dapat disampaikan secara utuh. Ideologi sosialisme-komunisme atau kapitalisme-sekularisme, misalnya, dapat diperkenalkan kepada kaum Muslim setelah mereka memahami Islam secara utuh. Pelajaran ideologi selain Islam dan konsepsi-konsepsi lainnya disampaikan bukan bertujuan untuk dilaksanakan, melainkan untuk dijelaskan dan dipahami cacat-celanya serta ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia.

Ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaqâfah Islam, kepribadian Islam, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Ketiga hal di atas merupakan target yang harus dicapai. Dalam implementasinya, ketiga hal diatas menjadi orientasi dan panduan bagi pelaksanaan pendidikan.

---

[1] Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. 535

[2] Abdul Latif, Pendidikan Bebasis Nilai Kemasyarakatan, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 39

[3] Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 2006, Halm. 99

MAKALAH MASLAHAH MURSALAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.            Latar Belakang

Allah menurunkan agama islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai akhirat  kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, SAW.

          Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat islam kala itu, dan dalam ilmu Al-Qur’an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat Al-Qur’an). Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat islam dikala itu, maka Nabi melakukan ijitihad, menggali hukumnya (istinbath), kemudian hasil ijitihad Nabi tersebut disebut dengan Al-Sunnah (Qauliyah, Fi’liyah dan Taqriyah). Dengan demikian terlihat  bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW hidup, hanya dua yaitu, Al-Qur’an dan Al-Sunnah Nabi sebagai empirisasi dari Wahyu Allah.

          Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah Islam, terpencarnya para Sahabat Nabi keberbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru dibidang hukum, karena kadangkala masalah (hukum) yang sedang dihadapi belum ditemukan hukumnya didalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi umat Islam kala itu karena para sahabat mengenal teknik Nabi ber-ijtihad.

          Hasil ijtihad para sahabat tersebut tidak dibantah oleh sahabat nabi yang lainnya, maka inilah yang disebut dengan ijma’ para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yamg lain, maka hasil ijitihad Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma’ para Sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa, Sumber hukum islam pada masa Sahabat hanya tiga yaitu: Al-Qur’an, AS-Sunnah dan Ijma’ para Sahabat.

          Seiring dangan berjalannya waktu, dan wafatnya para Sahabat Nabi, maka otoritas tasri’ jatuh ke tangan generasi tabi’in kemudian tabi’ tabi’in dan seterusnya. Setelah masa sahabat dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’  para Sahabat.Namun, karena persoalan hukum yang dihadapi umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, dimana dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’ Para sahabat belum ditemukan hukumnya maka para ulama dalam menggali hukumnya, memakai beberapa metode istinbath hukum di antarannya; Maslahah Mursalah atau Istislah (Imam Malik), Istihsan (Imam Hanbali), Qiyas (Imam Syafi’i). Istishab (Imam Ahmad bin Hanbal) dan lain sebagainya.

 Dari beberapa metode istinbath hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid diatas, metode Qiyas mendapat tempat dihati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada nass-nass (Al-Qur’an atau Al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima Qiyas sebagai sumber hukum islam yang keempat setelah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’ para Sahabat.[1] Sedangkan metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk Maslahah Mursalah atau Istishlah yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan ,  dan tidak dianggap oleh mayoritas penganut mazhab As-Syafi’iyah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri.[2]

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud Maslahah Mursalah ?

2.      Apa saja persyaratan dan  bukti kehujjahan Maslahah Mursalah  ?

3.      Mengapa Maslahah Mursalah ditolak oleh sebagian umat Islam sebagai salah satu metode istinbat hukum ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Maslahah Mursalah

1.      Macam-macam Maslahah

Berdasarkan dari eksistensi / keberadaan maslahah menurut Syara’  terbagi kepada tiga macam , yaitu:

a.       Maslahah Al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan dan jenis kemaslahatan tersebut. Hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Contoh lain maslahah menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. Syara’ telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, Qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman dera kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan atas pencuri untuk menjaga harta.

b.      Maslahah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, maslahah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainnya. Contoh lain penyamarataan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, yang tentunya hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam An-Nisaa ayat 11:

ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& ( ̍x.©%#Ï9 ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üu‹sVRW{$#  …..

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”.(Q.S.An-Nisaa [4]: 11)

c.       maslahah mursalah atau Istishlah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus , baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.[3]

2.      Definisi Maslahah Mursalah

Kata Maslahah Mursalah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Maslahah, berasal dari Bahasa Arab yaitu  مَصْلَحَةٌ )). Maslahah ini secara etimologi berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.[4] Maslahah merupakan bentuk masdar dari fiil ( (صَلَحَ . Dengan demikian terlihat bahwa, kata Maslahah dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna yang sama.

Sedangkan menurut istilah , Maslahah diartikan oleh para ulama islam dengan rumusan hampir bersamaan, diantaranya Al-Khawarizmi ( W.997 H) menyebutkan, Maslahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana / kerusakan / hal-hal yang merugikan diri manusia (mahluq).Sedangkan ulama telah sepakat , bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama,akal , harta , jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan Al-Khawarizmi di atas, Al-Ghazali merumuskan Maslahah sebagai suatu tindakan memilihara tujuan syara atau tujuan hukum islam, dimana tujuan agama Islam  yaitu memilihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memilihara salah satu dari lima hal di atas disebut Maslahah, dan setiap hal yang meniadakanya di sebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut Maslahah. Sedangkan menurut Asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa Maslahah itu (Maslahah yang tidak di tunjukan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan ) sejalan dengan tindakan syara’.[5]

3. Obyek Maslāhah Mursālah

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam , seirama dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri.Kemaslahatan hidup manusia pada zaman Nabi SAW langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syariat kalau itu dibenarkan dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan.[6] Yang menjadi masalah adalah kemaslahatan bagi orang-orang yang hidup setelah Nabi wafat, sedangkan teks syariat tidak pernah menyinggung masalah seperti itu ,Inilah lapangan penggunaan Maslahah Mursalah, dimana ada beberapa kemaslahatan umat yang tidak dibatalkan dan tidak dianjurkan dalam teks syariat.

Ulama yang menggunakan maslāhah mursālah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maslāhah mursālah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta’abbudi dan tawqifih, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar’i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.[7]

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslāhah mursālah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu i’tibār. Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut, diantara contoh yang lain dalam wilayah ini adalah tentang ukuran had dan kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syara’ itu sendiri. [8]  

B.     Persyaratan dan Kehujjahan Maslahah Mursalah

      Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil Maslahah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini ,ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami dari definisi diatas, yaitu:

1)      Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at (maqashid as-syari’ah). Dengan adanya persyaratan ini , berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil yang qath’iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh Syari’. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing , meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

2)      Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3)      Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (raf’u haraj lazim). Dalam pengertian , seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil , niscaya manusia akan mengalami kesulitan . Allah berfirman:

......  $tBur Ÿ@yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈûïÏd‰9$# ô`ÏB  ...... ÇÐÑÈ  

Artinya:  “..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..” (Q.S. Al-Hajj : 78)   

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (maslahat mursalah ) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari essensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Maslahat Mursalah.[9]

Adapun kehujjahan Maslahah Mursalah , Golongan Maliky sebagai pembawa bendera Maslahat Mursalah,  mengemukakan 3 alasan sebagai berikut:

1)      Praktek sahabat yang telah menggunakan Maslahat Mursalah , diantaranya:

a.       Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Rasululla SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat , yaitu menjaga Al-Qur’an dari kepunaan atau kehilangan kemutawatirannya karena sejumlah besar hafidh dari generasi sahabat . Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah:

$¯RÎ) ß`øtwU $uZø9¨“tR tø.Ïe%!$# $¯RÎ)ur ¼çms9 tbqÝàÏÿ»ptm: ÇÒÈ  

Artinya :“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”(Q.S.Al-Hijr:9).

b.      Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menaggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal , bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah) . Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi , mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali R.A menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah maslahat. Ia berkata:

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ الِاَّ ذَاك

 “ Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan di terapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan).”

c.       Umar bin Khattab R.A memerintahkan para penguasa (pegawai negeri ) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperolehnya dari kekuasaannya.Karena Umar melihat dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal . Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.

d.      Para Sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah) lantara membunuh satu orang jika mereka membunuh secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah ma’sum (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh dengan sengaja. Kemaslahatan mendorong untuk diterapkannya  hukuman ini , agar hal ini tidak berulang .

2)      Maslahat sesuai dengan tujuan- tujuan syari’ .Maksudnya jika Maslahah Mursalah diambil Maqasid as-syari’ terwujud , akan tetapi bila Maslahah Mursalah dikesampingkan maka akan timbul kemudharatan dan kesulitan.

3)      Maslahah Mursalah menjadi keputusan mutlak yang jika tidak diambil akan menyulitkan dan memberikan kesempitan pada orang-orang mukallaf. Allah berfirman:

4)      ......  $tBur Ÿ@yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈûïÏd‰9$# ô`ÏB  ...... ÇÐÑÈ  

Artinya:  “..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..” (Q.S. Al-Hajj : 78) 

Firman Allah SWT lagi:

  ......3 ߉ƒÌãƒ ª!$# ãNà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿwur ߉ƒÌãƒ ãNà6Î/ uŽô£ãèø9$#  .... ÇÊÑÎÈ     

 Artinya: “ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S.Al-Baqarah: 185) 

Ummul Mu’minin Sayyidah Aisyah, meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW:

اِنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا

Artinya: “Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan , kecuali beliau memilih yang lebih mudah / ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa.”

C.    Diskursus tentang Maslahah-Mursalah

Teori Maslahah Mursalah atau Istishlah sebagaimana disebutkan diatas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam  Malik (W.97 H). Pendiri Mazhab Malik. Namun, karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriah tidak ada lagi ahli ushul fiqih yang menisbatkan Masalahah Mursalah kepada Imam Malik.[10] Sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori Maslahah Mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fiqih dari kalangan As-Syafi’iyyah yaitu al-Haramain al-Juwaini (W. 478 H), guru Imam Al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli ushul fiqih yang paling banyak membahas dan mengkaji Maslahah Mursalah adalah Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.[11] Imam Malik oleh penulis muslim digolongkan ke dalam golongan sahabat kecil, karena diwaktu kecilnya, dia sempat bertemu dengan Rasulullah. Imam Malik merupakan salah seorang imam mujtahid yang empat (Malik, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) yang sempat bertemu dan belajar banyak kepada para sahabat Nabi.

Imam Malik bin Anas , pendiri Mazhab Maliky, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H.[12]  Karena Madinah merupakan pusat pemerintahan Islam dan tempat tinggalnya Nabi setelah hijrah dari Mekkah, maka Madinah dikenal pula dengan sebutan Kota Hadis. Dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al-Qur’an, dan jika tidak menemukannya dalam Al-Qur’an maka Imam Malik mencarinya di dalam As-Sunnah Nabi. Dan apabila tidak ditemukan didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah , maka dia mendasarkan pendapatnya kepada Ijma para sahabat, dan apabila ijma para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (istinbath) dengan cara beri-ijitihad. Sedangkan metode ijitihad yang dipakai oleh imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada dua yaitu Qiyas dan Istishlah atau Maslahah Mursalah.

Metode Qiyas di gunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode Istilah atau Maslahah Mursalah di praktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi , tidak ada satu pun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melanggarnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu,  Imam Malik mengunakan metode Maslahah Mursalah dalam men-takhsis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum.[13] Dan yang menjadi bahasan disini hanya metode Istishlah atau Maslahah Mursalah. Penetapan hukum islam (istinbath) ini dilakukan melalui pendekatan Maqosid Asy-Syariyah (maksud diturunkannya hukum syara’). Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama.  Pendekatan hukum Islam melalui pendekatan Maqosid Asy-Syariyah dapat membuat hukum islam lebih flexibelitas, luwes, dan menghasilkan hukum Islam yang bersifat Kontekstual.[14]

Dengan pemahaman seperti diatas, seharusnya Maslahah Mursalah yang     mengunakan pendekatan  Maqosid Asy-Syariyah , mestinya dapat di terima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Tetapi mengapa Maslahah Mursalah tidak di terima oleh sebagian umat Islam, khususnya mayoritas penganut mazhab Asy-Syafi’iyyah sebagai dasar penetapan hukum Islam. Dalam hal ini ada beberapa argumen yang mereka ajukan diantaranya yaitu:

Pertama, Maslahah Mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum islam kepada yang meragukan.

Kedua, memandang Maslahah Mursalah sebagai hujjah berarti menodai kesucian hukum islam karena penetapan hukum islam tidak berdasarkan kepada Nash-Nash tertentu, tapi hanya mangikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih maslahat.  Dari hal ini dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

Ketiga, bagi golongan ini, hukum islam telah lengkap dan sempurna, dengan menjadikan  Maslahah Mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.

Keempat, memandang  Maslahah Mursalah sebagai hujjah akan membawa terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama (disparitas) disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibelitas hukum Islam.[15]

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima  Maslahah Mursalah sebagai dasar menetapkan hukum Islam diatas, dapat disanggah dengan beberapa alasan:

Pertama, dengan memandang  Maslahah Mursalah sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukuman Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab  Maslahah Mursalah tersebut  harus sesuai dengan tujuan syariat dan dilakukan dengan penuh pertimbangan.

Kedua, tidak benar kalau penetapan hukum Islam melalui metode Istishlah atau  Maslahah Mursalah berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu , karena untuk dapat dijadikan sebagai hujjah,  Maslahah Mursalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (bahasan diatas). Jadi tidak asal maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada maslahat.

Ketiga, Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung secara langsung hukumnya oleh al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijitihad.

Keempat, tidak benar kalau memandang  Maslahah Mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya dengan menggunakan metode  Maslahah Mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexsibel) hukum Islam dapat dibuktikan.[16]

Jika kita memperhatikan produk-produk hukum para Ulama saat ini , maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan Maslahah Mursalah , seperti :

1.      fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya, fatwa tentang keharusan “Sertifikat Halal” bagi produk makanan , minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan . Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks Nash yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia ( khususnya umat islam ) dari makanan , minuman obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi,  .

2.      Begitu pula halnya dengan bunga Bank, tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Mayoritas ulama menetapkan bunga Bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi illat haramnya riba juga terdapat pada bunga Bank. Dalam kehidupan modern ini , Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat , Bank dengan segala konsesuensinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Praktek perbankan sudah menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia , karena hampuir semua masyarakat modern saat ini berkepentingan dengan Bank, baik itu menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer uang , bahkan menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah, baik individu maupun sosial. Dan syariat sangat mengutamakan pemeliharaan harta kekayaan umat sebagai salah satu dari lima hal pokok yang sangat dipelihara oleh syariat. Bunga Bank bermaksud dalam hal ini sebagai ganti rugi atas kurs Rupiah yang selalu turun tiap tahunnya,  Dalam keadaan demikian , Fuqaha meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh Qiyas dan menetapkan hukum lain dengan menggunakan metode Maslahah Mursalah. Praktek perbankan  malahan menjadi sarana untuk saling tolong – menolong sesama manusia  dimana hal ini sangat sesuai dengan Maqashi Syariah Ammah.

3.      Kesaksian anak-anak (yang belum baligh), atas dasar kemaslahatan. Kesaksian anak-anak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam suatu perkara, walaupun tidak ada dalam ketetapan syara’. As-Syari’ hanya mengatakan bahwa kesaksian yang sah adalah berasal dari orang dewasa. Banyaknya kasus penganiayaan   dikalangan anak-anak , yang sulit mencari persaksian orang dewasa , maka dalam hal ini persaksian anak-anak dapat menjadi bahan pertimbangan..

Bila diperhatikan produk-produk yang dihasilkan oleh para sahabat , tabi’in dan para Ulama itu semuanya adalah merupakan hasil Ijtihad dengan pertimbangan Maslahah Mursalah meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Maslahah itu terbagi tiga yaitu: yang dibenarkan oleh syara’, ditolak dan yang diperselisihkan. Ulama telah berkonsensus,  maslahah kategori pertama diterima sebagai hujjah dan kategori kedua di tolak sebagai hujjah. Sedangkan maslahah kategori ketiga di perselisikan karena tidak ada dalil yang membenarkan maupun melarangnya, dan inilah yang menjadi kajian dari  Maslahah Mursalah atau Istishlah.

2.      Menerima maslahat sebagai hujjah haruslah melalui 3 syarat ,versi Imam Malik sebagai berikut:

a)      Kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil dengan tujuan –tujuan syariat .

b)      Dapat diterima kaum Rasionalis

c)      Penggunaan dalil ini demi menghilangkan kesulitan , yang jika tidak diambil maslahat ini maka manusia akan mengalami kesulitan.

Kehujjahan Maslahah Mursalah versi Maliky

a)      Praktek para Sahabat yang telah menggunakan Maslahah Mursalah

b)      Adanya sinkronisasi antara Maqashi As-Syari’ dengan Maslahah Mursalah

c)      Maslahat menjadi keharusan bagi suatu kasus yang jika tidak dijalankan akan membawa kesulitan dan kesempitan.

3.      Sekelompok umat islam menolak  Maslahah Mursalah sebagai hujjah dengan alasan: a) menerima Marsalah Mursalah kategori ketiga sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum islam kepada sesuatu yang meragukan, dan ini menodai kesucian hukum Islam. b) Penetapannya tidak berdasarkan kepada nass, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu dengan dalih maslahat. Dengan demikian menyalahi prinsip Islam yang sudah lengkap dengan sempurna.    Pendapat diatas dapat disanggah dengan beberapa alasan:  a)  Maslahah Mursalah sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan petetapan hukum Islam kepada sesuatu yang di ragukan sebab maslahah tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan. Tidak benar kalau penetapan hukum islam melalui Maslahah Mursalah berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dapat dijadikan sebagai hujjah, Maslahah Mursalah harus sempurna pokok ajaran dan prinsip hukumnya.Tidak benar memandang  Maslahah Mursalah sebagai hujjah akan menafi’kan prinsip universalitas dan keluwesan hukum Islam ,tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dengan menggunakan metode  Maslahah Mursalah dalam menetapkan hukum Islam, prinsip universalitas ,keluwasan dan  flexibilitas hukum Islam dapat dibuktikan.

B.     Saran

Untuk membuka wawasan lebih luas lagi dianjurkan untuk memperkaya wawasan dengan membaca. Kritik dan saran selalu dinantikan oleh kami selaku penulis agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik untuk ke depannya, Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya. Penerjemah : Prof. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk. 1992.Semarang : PT.Tanjung Mas Inti

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .1966. Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-2.Jakarta : Balai Pustaka.

Hallag ,Wael B. .2000. A History of Islamic Legal Theories, Alih Bahasa E.Kusnadiningrat. Jakarta: Rajawali Press.

Khalaf, Abdul Wahab .2003. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam.Jakarta :Rajawali Press.

Mas’ud ,Muhammad Kholil  .1977. Islamic Legal Philosophy :A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life and Thought .Pakistan: Islamic Research Institute.

Muardi ,Chatib .1994. Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini, (Disertasi , Pascasarjana IAIN Jakarta)Pdf.

Mughniyah ,Muhammad Jawad, (1999) ,Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,  Hanbali, penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss Al-Kaff,cet. ke-4, Jakarta: Lentera. 

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Progresif.

Rahmat, Syafe’i. 2007. Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III; Bandung: Pustaka Setia

Romli SA, M.Ag, 1999. Muqaranah Mazahib fil Ushul , Cet I .  Jakarta: Gaya Media Pratama.

Suratmaputra , Ahmad Munif .2002. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali ; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam.Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syarifuddin , Amir. 1999. Ushul Fiqih Jilid 2 .Cet.I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Zahrah , Muhammad Abu Prof. 2013. Ushul Fiqih .cet ke-17. Jakarta: Pustaka Firdaus

                                                                                        

---

[1]  Perkembangan hukum Islam dapat dilihat Abdul Wahab Khalaf (2003), Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Rajawali Press: Jakarta,h.1-23

[2]  Ahmad Munif Suratmaputra (2002), Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali ; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 184

[3] Lihat ,Romli SA, M.Ag, 1999. Muqaranah Mazahib fil Ushul , Cet I .  Jakarta: Gaya Media Pratama. h.162

[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .1966. Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-2.Jakarta : Balai Pustaka,h.184

[5] Muhammad Kholil Mas’ud (1977), Islamic Legal Philosophy :A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life and Thought , Islamic Research Institute, Istanbul , Pakistan, h.149-150

[6] Chatib Muardi , Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini, (Disertasi , Pascasarjana IAIN Jakarta: 1994)Pdf., h.366

[7]  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2 ,Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. h.340-341

[8]  Syafe’I Rahmat ,Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007. h. 122.

[9]  Prof  Muhammad Abu Zahrah , 2013. Ushul Fiqih .cet ke-17. Jakarta: Pustaka Firdaus h.428

[10] Wael B.Hallag (2000), A History of Islamic Legal Theories, Alih Bahasa E.Kusnadiningrat, Rajawali Press, Jakarta,h. 165-166

[11] Ahmad Munif Suratmaputra (2002), Op.Cit, h.63-64

[12] Muhammad Jawad Mughniyah, (1999) ,Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,  Hanbali, penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss Al-Kaff,cet. ke-4, Jakarta: Lentera.  

[13] Abdul Wahab Khalaf (2003), Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, h.110

[14] Ahmad Munif Suratmaputra (2002), Op.Cit, h.104

[15] Ahmad Munif Suratmaputra (2002), Op.Cit, h.80-81

[16] Ahmad Munif Suratmaputra (2002), Op.Cit,h. 78-79